JAKARTA - Wakil Presiden Ma`ruf Amin mengatakan, reformasi birokrasi merupakan pilar penentu keberhasilan tercapainya visi Indonesia Maju.
Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Diantaranya melalui upaya menciptakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
"Integritas lembaga maupun aparat harus dijaga dan ditegakkan sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara. Karena mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya saing dan investasi, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan," tutur dia dalam sambutan acara Penganugerahan Zona Integritas (ZI) WBK-WBBM Tahun 2020 secar virtual, Senin (21/12/2020).
Lebih lanjut Wapres mengingatkan kembali bahwa ada empat parameter suatu integritas berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Parameter tersebut meliputi kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
"Setiap ASN harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas. Tanpa integritas yang kuat, akan sulit bagi ASN untuk mengatasi tekanan, ancaman, dan kesempatan melakukan kecurangan atau pelanggaran," ujar dia.
Ma`ruf Amin menambahkan, di era revolusi industri 4.0 ini, masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat dan berkualitas.
Menurutnya, kepercayaan publik hanya bisa diperoleh dari kerja keras dan fokus untuk menghasilkan suatu kepuasan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, salah satunya melalui inovasi.
"Partisipasi masyarakat juga harus dibuka seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilaksanakan dengan menaati hukum, moral, dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat," ucapnya.
Dia juga berharap agar Kementerian PANRB dapat lebih meningkatkan dan memperluas lagi cakupan penilaian, tidak hanya pada unit-unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun juga mencakup unit kerja yang tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
